Tahun 2025 menjadi periode DAFTAR TRISULA88 yang menantang bagi Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Berbagai kasus besar terungkap, melibatkan pejabat tinggi dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Berikut adalah rangkuman perkembangan terkini kasus korupsi di pemerintahan Indonesia hingga Mei 2025.
1. Skandal Korupsi Pertamina: Kerugian Negara Rp 193,7 Triliun
Kasus korupsi terbesar tahun ini melibatkan PT Pertamina dan anak perusahaannya, terutama dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang antara 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka, termasuk CEO Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan CEO Pertamina International Shipping Yoki Firnandi. Mereka diduga melanggar regulasi dengan mengimpor minyak mentah secara tidak sah dan memanipulasi biaya transportasi, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun .
2. Korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan di LPEI. Mereka adalah Direktur Pelaksana I LPEI, Dwi Wahyudi, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal, Jimmy Masrin, serta beberapa petinggi perusahaan lain yang terlibat dalam transaksi mencurigakan .
3. Korupsi Proyek Satelit di Kementerian Pertahanan
Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan user terminal untuk satelit slot orbit 123 derajat BT di Kementerian Pertahanan tahun 2016. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek strategis nasional dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dalam pengadaan alat pertahanan .
4. Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, terdapat 212 kasus korupsi di lingkungan BUMN pada 2016 hingga 2023. Dari kasus-kasus tersebut, negara telah merugi setidaknya sekitar Rp 64 triliun. Sebanyak 349 pejabat BUMN telah ditetapkan sebagai tersangka, menunjukkan perlunya reformasi dalam tata kelola perusahaan pelat merah .
5. Kasus Korupsi di Pemerintah Daerah
Mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, ditangkap oleh KPK pada Desember 2023 atas dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur senilai lebih dari Rp 500 miliar. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran di tingkat daerah .
6. Pernyataan Presiden Prabowo tentang Pengampunan Koruptor
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kemungkinan memberikan pengampunan kepada koruptor yang mengembalikan uang hasil korupsi. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat mengenai efektivitas pendekatan tersebut dalam memberantas korupsi .
7. Penyelidikan KPK di Bank Indonesia
KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat Bank Indonesia terkait dugaan penyalahgunaan dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Investigasi ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan, tetapi juga di lembaga keuangan negara .
Kesimpulan
Perkembangan kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan besar. Kasus-kasus yang terungkap melibatkan berbagai sektor, dari BUMN hingga lembaga keuangan, dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Diperlukan langkah-langkah tegas dan reformasi sistemik untuk memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.